DEBAT KANDIDAT dalam PILKADES

oleh : ahmad Abdul Basit

Hajat besar akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah kabupaten magelang dengan akan diselenggarakanya pemilihan kepala desa yang kepala desanya berakhir masa jabatan pada bulan maret , pelaksanaan pilkades pada bulan mei, jika kita coba telaah lebih dalam secara matematis bahwa dikabupaten magelang ada 365 desa dari angka ini yang melakukan pikades adalah 280 dengan menelan biaya 199, 702 juta sumber APBD 2007 guna untuk penyelenggaraan pilkades. Sedangkan menurut jadwal yang dilkeluarkan oleh kepala dinas pemerintahan desa bahwa pelaksanaan pilkades dari awal pembentukan panitia hingga pelaksanaan diperkirakan 4 bulan dari februari hingga mei, dengan kalsifikasi tahapan pertama, pendataan pemilih pada awal april hingga akhir april, kedua, penyaringan bakal calon kades pada pertengahan april hingga pertengahan bulan mei, Ketiga, pelaksanaan pilkades pada akhir mei.

Hal ini menunjukkan bahwa pemperintahan kabupaten magelang telah benar-benar siap guna menyambut acara ini, namun ada yang terlupakan bahwa pada purna bakti kepala desa yang berakhir pada bulan maret masih meninggalkan banyak persoalan dengan adanya pemenuhan hak untuk dana purna bakti kepala desa yang berkisar hingga 2.000.000,- namun ini tidak menjadi soal dengan telah di berikan dana tersebut kepada yang berhak.

Sebuah proses demokrasi adalah suatu hal yang sangat penting dalam penyelenggaraan sebuah Negara, dan untuk menuju hal tersebut membutuhkan energi yang cukup besar serta waktu yang panjang Amerika sebagai Negara yang dikenal demokratis membutuhkan waktu 150 tahun untuk mewujudkan kondisi demikian. Untuk mengawali hal tersebut haruslah diawali dari tingkat bawah dalam struktur pemerintahan yakni desa, sebab desa adalah sebuah pemerintahan terkecil yang mempunyai peranan besar dalam menciptakan masyarakat yang demokratis, dan semua ini haruslah disadari oleh semua organ yang ada di Negara Indonesia, karena hal tersebut adalah suatu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan.

Dalam rangka mewujudkan kondisi demikian, maka Desa berdasarkan Undang-undang Tentang Pemerintah Daerah No 32 tahun 2004 adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yurisdiksi, berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan atau dibentuk oleh pemerintah nasional dan berada di kabupaten/kota. Sedangkan landasan pemikiran dalam pengaturan mengenai desa adalah keanekaragamaan, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. Sebagai perwujudan demokrasi, dalam penyelenggaraan pemerintah desa seperti tercantum pada pasal 203 ayat (1), (2) dan (3)

Jika kita telaah pada pasal 203 ayat 1 yang menyatakan bahwa pemilihan kepala desa di atur dengan perda maka pemerintah kabupaten magelang telah menetapkan perda no 12 tahun 2006 yang secara lengkap mengatur tentang tata cara pilkades, pelantikan dan pemberhentian kepala desa, dalam konteks pilkades dikabupaten magelang bupati magelang menyatakan bahwa pada bulan-bulan terakhir ini kondisi politik desa telah meningkat dengan akan diadakanya pilkades pada bulan mei mendatang, ini menunjukkan bahwa demokratisasi yang diharapkan dan diamanatkan undang-undang no 32/2004 pada pasal 203 ayat (1) telah tercapai.

Untuk mengawal demokrasi yang diharapkan dalam pilkades maka pemerintah desa atau panitia pilkades harus memformat pilkades yang lebih bisa mengawal kepentingan masyarakat, maka format pelaksanaan pilkades pada fase awal untuk menciptakan suasana yang kondusif guna terciptanya sebuah pemilihan kepala desa yang diharapakan oleh masyarakat.

PENTINGNYA DEBAT KANDIDAT CALON KADES

Sudah sejak lama desa memiliki sistem dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya termasuk dalam menentukan/memilih pemimpinnya sendiri meskipun dengan cara yang sederhana menurut kondisi sosial yang ada pada masyarakat tersebut. Untuk mewujudkan pemerintah desa yang berkualitas, maka pimpinan pemerintah desa harus mendapatkan legitimasi yang kuat dari masyarakat. Maka untuk mewujudkan hal tersebut, Belajar dari pelaksanaan pilkades yang pernah dilaksanakan, pemerintah desa seharusnya membuat sebuah terobosan agar kades yang terpilih dapat mengemban amanah dari masyarakat, pemerintah desa seharusnya melakukan dialog terbuka calon kepala desa karena selama ini masyarakat hanya menjadi objek pilkades. Hal ini pun dapat meminimalisir banyaknya penyimpangan dalam prosesi Pilkades tersebut. Dari proses ini diharapkan masyarakat benar-benar tahu akan kemampuan pemimpinnya ke depan dalam memajukan desanya. Serta strategi apa saja yang akan diusung oleh masing-masing kandidat dalam memajukan desanya. Selain itu nantinya dari kandidat yang terpilih terwujud sebuah kesepahaman bersama antara kandidat terpilih dengan masyarkat Desa. Sehingga nantinya ketika menjabat sebagai kepala Desa mereka dapat melepaskan baju-baju kepentingan golongan, yang ada adalah masyarakat Desa secara keseluruhan.

Dari proses ini masyarakat dapat menyampaikan segala macam problema yang terjadi, serta dapat menjamin terciptanya pemerintahan yang demokratis pasca pilkades, segi positifnya para kandidat dapat memaparkan visi-misi ataupun program kerja yang telah mereka tata, melalalui proses inilah maka tidak sia-sia Pemerintah daerah kabupaten mengeluarkan dana guna menunjang penyelenggaraan pilkades serta calon yang terpilihpun dapat mengemban amanah karena telah diberi tunjangan setiap bulannya. Urugensi dari dialog terbuka calon kades adalah untuk menakar program yang akan dilakukan calon kades, serta membuka ruang dialogis untuk masyarakat, agar masyarakat tidak lagi memilih calon kades bagai membeli kucing dalam karung atau belajar menerima kenyataan bila calon kades kalah dalam pertarungan pemilihan kepala desa, serta masyarakat mampu memilih sesuai dengan keadaan/kemampuan cakades, bukan memilih karena ada kepentingan partai atau sebab bujukan orang lain. Hal ini menjadi penting karena dialog terbuka menjadi tolak ukur partisipasi masyarakat dalam proses pilkades, sebab masyarakat dan para calon kades yang terlibat dalam debat terbuka merupakan tonggak awal membangun kebersamaan pasca pilkkades.

Debat kandidat atau dialog terbuka calon kades merupakan hal baru di desa. Karena para pemilih di desa memilih cakades bukan karena program namun karena kewibawaan atau keturunan atau kekayaan yg tidak menjamin bagi terwujudnya demokrasi. Maka dialog calon kades menjadi hal yang baik untuk menunjukkan bahwa pilkades menjadi tonggak awal untuk menciptakan kondisi pemilihan kepala desa yang demokrastis

Satu Tanggapan

  1. lha wong sing debat calon bupati wae ra mutu, opo meneh pilkades… tapi perlu dicoba juga, siapa tau lebih bagus dari calon2 bupati magelang…

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: